Diduga Lakukan Penimbunan Limbah Hingga Tidak Memiliki Izin, PT Bukara Bungkam

Diduga Lakukan Penimbunan Limbah Hingga Tidak Memiliki Izin, PT Bukara Bungkam

BAHARINEWS.Com, DUMAI – PT Bumi Karyatama Raharja (Bukara) Dumai (Taiko Group) dinilai melanggar sejumlah regulasi dan aturan.

Kegiatan Perusahaan beroperasi di Kawasan Industri Dumai (KID) di Keluarahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, itu kini bergulir hingga mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai.

PT Bukara sebelumnya diduga melakukan penumpukan limbah padat sisa produksi yang menyerupai tanah kuning di kawasan operasi perusahaan, hingga kini belum terbuka secara transparan.

Kini persoalan PT Bukara Dumai perusahaan yang bergerak dibidang penjernihan Crude Palm Oil (CPO) ini disebut-sebut tidak mengantongi izin.

Hal ini juga di ungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Dumai Johannes MP Tetelepta. Ia menilai keberadaan PT Bukara di KID tidak berkontribusi atau kemungkinan pendapatan daerah dan negara berkurang karena diduga ilegal atau tidak mengantongi izin.

Johanes menjelaskan, pabrik PT Bukara ilegal karena izin lokasi, izin mendirikan bangunan dan bahkan izin usaha tidak punya, seharusnya diurus secara konvensional dan tidak mengabaikan norma peraturan berlaku.

“Kita minta perusahaan harus mentaati aturan dengan mengurus semua perizinan sebelum beroperasi,” kata Johannes kepada wartawan, Kamis (6/2/2020).

Dijelaskan, lokasi PT Bukara dalam peta rencana tata ruang wilayah berada di kawasan atau lahan peruntukkan industri (KPI) yang belum memiliki izin. Artinya lokasi pabrik harus yang sudah ditetapkan sebagai lokasi Industri yang sebelumnya telah mengantongi izin kawasan Industri, bukan pada KPI yang belum berizin akibat dari perluasan kawasan industri atau lahan lainnya.

Dampak tidak mengantongi perizinan ini, selain pemasukan keuangan daerah berkurang, juga terdapat sejumlah potensi pendapatan negara yang hilang, dan tentu saja ini nantinya akan menjadi masalah besar.

Dalam peraturan, kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sesuai Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2015 tentang IUI, dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan penutupan.

Perusahaan industri tidak memiliki IUI maka pengawasan nominal besaran pajak yang timbul akibat kegiatan tersebut tidak akan mungkin dipantau dan diawasi, apalagi dipungut oleh daerah dan negara. Hendaknya semangat membangun daerah harus berimbang dengan mentaati aturan.

“Pihak terkait diminta agar mengecek informasi dan kondisi perusahaan tak mengantongi izin tapi tetap beroperasi ini, karena bisa menjadi preseden buruk buat daerah. Bagaimana perusahaan akan berkontribusi jika investasi dibiarkan berjalan seperti ini,” ujarnya.

PT Bukara, lanjutnya, dianggap hanya mengambil keuntungan dengan tidak memiliki izin karena ada kewajiban tidak dipenuhi, dan jika memiliki Izin prinsip juga tidak boleh melakukan usaha komersial.

Dikonfirmasi terpisah, Jumat (7/02/2020) mengenai tanggapan Manager Operasional PT Bukara Dumai Syahruna Badrun masih bungkam hingga belum memberikan keterangan resminya.

Konfirmasi dilakukan melalui Handphone seluler tidak diangkat, upaya konfirmasi juga dilakukan melalui Whats App juga tidak dibalas.

Belum ada keterangan pihak Bukara yang membantah bahwa mereka sudah mengantongi izin. Begitu juga terkait persoalan limbah yang ditimbun.

PT Bumi Karyatama Raharja (Bukara) Dumai sebelumnya dikabarkan diduga lakukan penumpukan limbah padat tanpa izin.

Limbah produksi bleaching earth sebagai bahan penjernih Crude Palm Oil (CPO) di PT Bukara Dumai disebut-sebut mengandung Bentenit, Kapur Tohor, dan Asam Sulfat. Tumpukan limbah padat yang menyerupai tanah kuning tersebut ditumpuk di kawasan operasi perusahaan.

Pemerhati Lingkungan Hidup Hasanal Bolkiah menangapi, harusnya proses penanganan Bukara dibuka kepada publik, dan diberikan sanksi jika benar terbukti PT Bukara melakukan penimbunan dugaan limbah.

“Penimbunan limbah yang dilakukan harus dilakukan pemulihan sebagaimana kondisi awal, dan ini tidak boleh diabaikan begitu saja,” Ujarnya. Jumaat (7/02/2020)

“Penimbunan limbah harus melalui proses pengolahan limbah dan harus ada izin dumping. Kita minta agar Gakkum KLHK melakukan uji teknis untuk mengusut dugaan adanya kejahatan pencemaran. Jika terdapat unsur pencemaran KLHK kita harapkan mengeluarkan rekomendasi agar persoalan pencemaran di putuskan ke pengadilan,”kata Hasan.(***)

Baca Juga